Umat Butuh Ketegasan Pemerintah Soal Ahmadiyah

Mendengar berita yang tersiar  baru-baru ini terjadi di media televisi seperti penyerangan masa terhadap jamaah ahmadiyah di pandeglang yang  sampai memakan korban jiwa serta pada kasus sebelumnya yang ramai pula diberitakan disejumlah media  menyoal aksi penyerbuan  terhadap jamaah Ahmadiyah yang terjadi di di Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat maupun yang Pernah  juga terjadi prihal yang sama mengenai serangan massa yang cukup besar ke markas besar Ahmadiyah di parung bogor. Jika dicermati secara seksama sebetulnya kekerasan massa tidak perlu tejadi sekiranya pemerintah memiliki ketegasan untuk bersikap dalam  memposisikan Ahmadiyah dengan bingkai yang jelas  yakni sebagai minoritas non muslim sehingga dalam implementasi di lapangan dan kalangan massa akar rumput terdapat koridor yang  lebih jelas, semisal Ahmadiyah tidak boleh mendakwahkan ajarannya kepada penganut ajaran Islam, tidak boleh pula membangun tempat prasarana ibadah di tengah-tengah komunitas warga muslim. Sebetulnya sikap anarkis dan kerusuhan massa di Indonesia itu pada umumnya mudah terjadi dikalangan awam dari kalangan massa akar rumput, hal itu bisa terjadi karena akumulasi kecemasan masyarakat akan terjadinya proses pemurtadan oleh ahmadiyah terhadap warga kaum muslimin selama ini . Maka  dengan tidak maksud membenarkan sikap anarkis tersebut namun menurut  dari yang semestinya harus dilakukan memang dibutuhkan koridor yang jelas dan  benar-benar harus dipatuhi pula oleh Ahmadiyah, yakni agar mereka tidak menyebarkan ajaran nya ke tengah kaum muslimin yang notabene nya itu berarti upaya pemurtadan terhadap pemeluk islam karena hal inilah yang menimbulkan keresahan umat selama ini.

Kekwatiran akan pemurtadan oleh ahmadiyah ini pun bisa dipahami, terlebih dengan gencarnya dakwah pemurtadan oleh  ahmadiyah seperti yang selama ini bisa pula  terjadi ditengah-tengah kalangan sanak famili ataupun lingkungan tempat tinggal mereka  dari para warga muslim yang mengalami keresahan tersebut. Selama ini  dakwah ahmadiyah dianggap dakwah kufur yang lebih halus dan tersamar, karena ajaran ahmadiyah masih mengidenfikasikan  atau mengaitkan dengan label islam pada ajaran agamanya, maka  untuk hal ini tanpa ketegasan pemerintah dalam menempatkan ahmadiyah sebagai  agama minoritas nonmuslim maka dikwatirkan  pengulangan  konflik akan  agak sulit dicegah. Hal ini terbukti menjadi lebih sukses dlm mencagah konflik horizontal di kalangan akar rumput sebagaimana yang telah di terapkan di negeri muslim lain nya dalam menyoal masalah ahmadiyah ini

Sangatlah disayangkan pula ulah  sejumlah media televisi yang tanpa disadari menayangkan tayangan provokasi  halus penyebab konflik horizontal ini, seperti dengan masih memaparkan  pandangan sejumlah pendapat tokoh yang mengatasnamakan sebagai tokoh islam yang hakekatnya hanya lah membuat  pernyataan sampah pemicu konflik baru,  pernyataan yang sering memanaskan situasi ialah yang mengatakan bahwa Ahmadiyah itu masih bisa  diposisikan sebagai  salah satu bagian sekte atau madzab dalam islam yang masih bisa ditolerir perbedaannya, juga masih teranggap  atau diakui sebagai bagian dari khasanah keberagaman islam.

Hal ini jelas-jelas merupakan pengkaburan penyampaian literatur Islam oleh para kyai dan ulama suu (palsu) di tayangkan di televisi  karena bagi yang mempelajari islam maka  tidak pernah ada dalam literatur ulama dan keislaman yang menyatakan ahmadiyah itu bagian dari islam. Ahmadiyah itu dihukumi ajaran kafir sejak awal kelahirannya di india oleh para ulama india.

Konflik menjadi berulang dikarenakan muncul kegamangan  dari penguasa dalam bersikap dan bertindak serta banyak beredarnya berbagai opini sampah dari para ulama suu dan kaum liberal sekuler maupun pendapat orang-orang  jahil dari orang-orang yang tidak paham islam soal ahmadiyah, hal  seperti inilah yang sebenarnya  merupakan faktor dari pemicu konflik di tataran kebijakan yang kemudian berujung dengan pengkaburan dalam bersikap dan bertindak bagi pihak penguasa terhadap ahmadiyah. Tidak ada nya payung koridor hukum yang jelas  untuk melindungi keyakinan umat muslim dari pemurtadan dakwah agama ahmadiyah . yang mana hal ini ditandai dengan mandulnya fungsi dasar hukum SKB 3 menteri  soal toleransi beragama utk dapat diterapkan secara benar dan optimal terhadap agama ahmadiyah, pemicunya dikarenakan ahmadiyah masih mengklaim bahwa ia merupakan  bagian dari umat islam dan merasa punya hak pula untuk  berdakwah dan membangun tempat ibadah ditengah warga umat muslim. Sebatas pengetahuan  tentang ahmadiyah sekitar belasan tahun lalu, saat itu saya membaca dari kitab atau buku  dar iliteratur buya hamka rahimahulloh dengan judul  soal jawab, Saat itu jarang sekali masalah ahmadiyah di singgung da’i-da’i dimasjid atau menjadi ulasan berita, penganut ahmadiyah pun masih sangat sedikit dan nampak belum eksis di indonesia, bahkan saya pribadi tidak menjumpai komunitas real nya secara langsung saat itu,  baru berselang 6 tahun kemudian saya berpapasan dengan seseorang yang mengaku penganut ahmadiyah yang mukim di parung, jadi bisa dibilang minim sekali komunitas mereka saat itu. Namun sekarang jumlah penganut ahmadiyah saat ini bisa dibilang telah mengalami peningkatan luar biasa dan pertambahan populasi ini disinyalir karena suksesnya dakwah ahmadiyah dalam proses pemurtadan pada umat islam terutama menimpa bagi mereka dikalangan awam dan pedesaan, sehingga kini mereka bisa lebih eksis baik dalam segi jumlah massa (populasi) dan secara politis, bahkan diantara mereka pun ada yang berhasil masuk ke sentra-sentra pemerintahan baik sebagai pegawai maupun sebagai pimpinan.

Fenomena konflik yang selama ini terjadi  ialah pada satu sisi  dakwah ahmadiyah  senantiasa mengaku mensyiarkan agama islam namun pada sisi yang  sebaliknya para dai-dai islam di masjid2  telah mengingatkan bahaya dari ajaran kufur ahmadiyah yang lazim menggunakan label islam dalam dakwah mereka, maka dari dua hal yang kontradiksi tersebut kemudian dikonsumsi oleh masyarakat awam dengan segala probema hidup mereka memunculkan akumulasi keresahan massa yang  dari hari ke hari menjadi semakin menguat ditambah  dengan berhembusnya  isyu pemurtadan yang selama ini terjadi . Maka akibat kontradiksi dalam tataran konsep  ilmiyah  tersebut dalam mimbar masjid tanpa payung perlindungan oleh penguasa dalam dunia nyata  membuat aktualisasi dari pengamalan keyakinan yang kontradiktif tersebut terekspresi  dlm bentuk amuk massa pada tataran teknis dilapangan seperti saat ini.

Ajaran Islam tidak membenarkan tindakan kaum awam berbuat anarkis tersebut, namun  itulah masalah kaum awam dengan segala keterbatasan ilmu dan aplikasi dari pemahamannya yang sederhana sehingga membuat amuk massa.  Disadari sejak dini akan masalah tersebut sudah patulah setiap benih-benih konflik  yang mungkin muncul wajib di tuntaskan oleh pemerintah, yakni dengan keberanian membuat ketegasan tentang posisi ajaran ahmadiyah menurut ulama Islam maka pemerintah mesti cepat dan tepat  dalam bersikap dan bertindak…

InsyaAlloh akan diterangkan lebih lanjut

 

Sedikit catatan: Ahmadiyah dalam persepsi Islam adalah ajaran kufur dan bukan bagian dari keimanan  islam, maka secara umum dikatakan bahwa penganut ahmadiyah bukanlah penganut islam…,namun sekiranya ada diantara kaum muslimin yang terpengaruh dakwah ahmadiyah dan bahkan mengklaim sebagai simpatisan ahmadiyah maka hal tersebut perlu di recek terlebih dahulu sejauh mana orang tersebut memahami dari apa-apa yang diyakini dari ajaran ahmadiyah tsb dan sejauh mana pula ketidakmengertian nya terhadap ajaran agama tersebut.

Kehatia-hatian dalam memvonis itu sangat penting karena Manhaj Ahlusunnah memandang pada dasarnya dhohir seorang muslim adalah adil mensikapi ajaran Alloh dan rosul, artinya kalo sekiranya dia tahu bahwa itu adalah dari ajaran Alloh dan rosul Nya  maka akan dia yakini dan amalkan namun jika hal tersebut bukan dari ajaran Alloh dan rosul Nya maka akan dia tinggalkan, dan tetap pada diri seorang muslim akan hukum asal ini hingga terbukti dengan dali-dalil yang syar’i akan penetapan hukum terhadapnya. Dan hal-hal tersebut harus terpenuhi dahulu syarat-syaratnya untuk menetapkan demikian (tayin) dan telah hilang penghalang-penghalangnya (mawani) ! maka orang muslim yang melakukan perbuatan kafir atau mengucapkan kata-kata kufur atau malah mungkin memiliki ketergelinciran  terhadap keyakinan kufur sekalipun tidaklah lantas pelakunya dinyatakan kafir atau murtad namun mesti di klarifikasikan terlebih dahulu dengan terpenuhi syarat-syaratnya.

masih berlanjut….